Top

News

Memanfaatkan Insentif Pajak di Tengah Pandemi

Pertumbuhan wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang meningkat setiap harinya sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya pada aspek keuangan. Wabah ini membuat banyak individu mengalami pengurangan pendapatan yang drastis bahkan hingga hilang pekerjaan. Sehingga, jika terus dibiarkan secara keseluruhan, maka Negara berangsur-angsur akan mengalami krisis keuangan hingga berdampak resesi ekonomi.

Untuk mencegah dan menanggulangi masalah tersebut pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan yang salah satunya ialah PMK 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan memberi insentif pajak bagi pegawai maupun pengusaha. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjaga kestabilan perekonomian Negara dan membantu masyarakat yang terkena dampak negatif dari wabah tersebut. Sebagai seorang pegawai atau pengusaha, ada beberapa jenis insentif pajak yang dapat Anda manfaatkan untuk membantu keuangan serta usaha Anda menjadi lebih baik. Berikut ini beberapa jenis insentif pajak yang telah dikeluarkan Pemerintah untuk membantu para pegawai atau pengusaha.

  1. PPh Pasal 21
    • Insentif yang diberikan berupa penanggungan pajak penghasilan pegawai oleh pemerintah (DTP).
    • Penerima insentif PPh Pasal 21 DTP ini ialah pegawai yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu (KLU), perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan perusahaan di Kawasan Berikat.
    • Penghasilan pegawai yang PPh-nya ditanggung pemerintah ini dibatasi nilainya tidak lebih dari Rp 200 juta setahun, harus memiliki NPWP dan hanya untuk masa pajak April hingga Desember 2020.
    • Sedangkan untuk pertanggung jawabannya yang berupa laporan realisasi PPh pasal 21 DTP, paling lambat dilaporkan tanggal 20 di bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  2. PPh Pasal 22 Impor
    • Insentif yang diberikan berupa pembebasan pembayaran pajak.
    • Penerima insentif ini ialah wajib pajak yang melakukan aktivitas impor yang bergerak di salah satu dari 721 bidang industri tertentu (KLU), perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE, atau perusahaan di kawasan berikat.
    • Para wajib pajak akan diberikan pembebasan PPh Pasal 22 impor selama enam bulan. Dan diberikan jangka waktu pajak sejak SKB terbit hingga 31 Desember 2020.
    • Pemberian fasilitas ini diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor kepada wajib pajak.
  3. PPh UMKM Final
    • Insentif yang diberikan yaitu wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak.
    • Penerima insentif ini diperuntukan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final 0,5% berdasarkan PP No. 23 tahun 2018.
    • Wajib Pajak berhak mendapatkan insentif sepanjang menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP-nya setiap masa pajak paling lambat di tanggal 20 bulan berikutnya.
    • Insentif ini memiliki jangka waktu sejak masa pajak April 2020 hingga Desember 2020.
  4. PPh Pasal 25
    • Insentif yang diberikan yaitu wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan 50% dari angsuran PPh Pasal 25.
    • Penerima insentif ini yaitu wajib pajak yang melakukan usaha di 1.013 bidang industri tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE, atau perusahaan di kawasan berikat.
    • Wajib pajak mempunyai jangka waktu sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan hingga masa pajak Desember 2020.
    • Jika sebelumnya telah terlanjur memakai peraturan PMK 86/2020 (pengurangan 30%) maka mengacu pada ketentuan SE-43/PJ/2020, wajib pajak dapat mengajukan pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 25 tersebut. Pemindahbukuan dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK 242/2014.
  5. Percepatan Restitusi PPN
    • Insentif yang diberikan berupa percepatan restitusi dari PPN.
    • Penerima insentif ini yaitu Wajib pajak yang melakukan usaha di 716 bidang industri tertentu (KLU), perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE, atau perusahaan di kawasan berikat dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berisiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.
    • Untuk mendapat fasilitas ini, PKP harus menyampaikan SPT masa PPN dengan mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi PKP berisiko rendah pada SPT paling lambat pada 31 Januari 2021.
    • Jangka waktu yang diberikan ialah dari masa pajak April hingga masa pajak Desember 2020, dan pertanggung jawabannnya dilakukan dengan mengikuti prosedur pengembalian pendahuluan existing.
  6. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi
    • Insentif PPh Final Jasa Konstruksi berupa PPh final Jasa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI ditanggung Pemerintah sejak Tanggal 14 Agustus sd Masa Desember 2020.
    • Pemotong Pajak menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah (DTP) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
    • Pemotong Pajak yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI tidak melakukan pemotongan PPh final.
    • PPh final ditanggung Pemerintah (DTP) ini tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

Mengelola Keuangan di Tengah Pandemi

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang semakin meningkat membuat beberapa Pemerintahan Daerah, khususnya Provinsi DKI Jakarta memberlakukan lagi protokol kesehatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini akan sangat berdampak pada produktivitas masyarakat, dan tentunya juga berpengaruh pada daya beli sebagian besar masyarakat serta kondisi keuangan pribadi mereka. Akibatnya, masalah keuangan menjadi salah satu dampak terbesar dari pandemi ini. Hampir semua orang merasakan dampaknya dan mengalami masalah keuangan. Tak sedikit individu yang kehilangan pekerjaan atau juga para pengusaha yang pendapatannya berkurang drastis.

Melihat banyaknya masyarakat yang terdampak dengan pandemi ini, manajemen keuangan pribadi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Sebagai seorang individu, memiliki rencana pengelolaan uang yang terencana merupakan hal yang baik untuk mereka yang menginginkan urusan finansialnya berjalan secara teratur. Mau tidak mau, kita harus menjadi lebih selektif dan kreatif dalam mengelola keuangan kita. Berikut ini beberapa tips yang dapat dilakukan setiap individu untuk mengelola keuangan pribadi dalam menghadapi pandemi.

  1. Me-review Kondisi Keuangan Pribadi
    Me-review Kondisi Keuangan Pribadi

    Hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat dengan cermat kondisi keuangan saat ini dari sisi pemasukan dan pengeluaran. Selama satu bulan, identifikasi dan catat semua bukti pengeluaran rutin bulanan Anda. Kumpulkan semua bukti pembayaran, termasuk laporan bank serta tagihan rutin seperti pembayaran air dan listrik. Ingatlah untuk selalu melacak biaya yang dibayar baik tunai maupun kredit.

    Dari semua yang telah dicatat, Anda akan mengerahui jumlah biaya yang Anda keluarkan. Dari sana, Anda akan melihat keseluruhan detail pengeluaran setiap harinya. Kemudian, bandingkan dengan pemasukan tetap Anda yang diterima tiap bulan untuk mendapat jawaban apakah kondisi keuangan pribadi Anda berisiko atau tidak.

  2. Buat Anggaran yang Terencana
    Buat Anggaran yang Terencana

    Membuat dan menetapkan anggaran merupakan hal yang sulit pada awalnya. Tetapi langkah ini pada akhirnya pasti akan membuahkan hasil. Penganggaran membantu kita melihat dengan jelas keuangan dan menciptakan transparansi pada situasi keuangan. Dalam membuat anggaran bulanan, mungkin Anda dapat mencoba formula 40-30-20-10, yaitu :

    • Pertama, alokasikan 40 persen pendapatan Anda untuk biaya pengeluaran sehari-hari, seperti biaya tagihan bulanan hingga keperluan belanja sehari-hari.
    • Selanjutnya, alokasikan 30 persen pendapatan Anda untuk membayar cicilan utang atau kartu kredit apabila Anda memilikinya.
    • Kemudian, 20 persen dari pendapatan berikutnya bisa Anda alokasikan untuk tabungan atau investasi.
    • Terakhir, 10 persen dari pendapatan lainnya bisa dialokasikan untuk donasi seperti zakat.
  3. Hindari Hidup Konsumtif
    Hindari Hidup Konsumtif

    Membeli kopi siap saji, memesan makan di Restoran, dan belanja online memang terasa menyenangkan bila dilakukan sesekali. Namun bila dilakukan setiap saat, coba jumlahkan berapa banyak pengeluaran yang dapat dihabiskan untuk itu semua selama satu bulan? Hal itu pasti akan berdampak sangat buruk bagi keuangan pribadi Anda.

    Maka dari itu, sebaik mungkin kita harus menghindari perilaku hidup konsumtif tersebut agar tidak menjadi kebiasaan. Pada intinya, meminimalisir pengeluaran konsumtif tersebut dapat membantu kondisi keuangan jadi lebih stabil. Di sisi lain, terkadang Anda harus menghapus biaya yang tidak begitu penting demi menyeimbangkan finansial.

  4. Memiliki Dana Darurat
    Memiliki Dana Darurat

    Mengantisipasi kejadian yang belum terjadi harus dapat Anda lakukan. Misalnya, menyiapkan dana darurat untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Dana darurat adalah dana yang sangat penting untuk mengantisipasi keadaan darurat sehingga tidak mempengaruhi kondisi finansial.

    Mengamankan persediaan dana dan mengambil langkah yang tepat perlu disusun ulang untuk memastikan pendapatan dikelola dengan sangat baik. Idealnya, menurut financial advisor, dana ini sebaiknya disiapkan sebesar tiga hingga enam kali gaji setiap bulan untuk mereka yang berstatus single. Sementara itu, besaran dana darurat untuk mereka yang sudah berkeluarga minimal dihitung berdasarkan jumlah anggota dalam keluarga yang dipenuhi kebutuhannya.

  5. Gunakan Aplikasi Keuangan Online
    Gunakan Aplikasi Keuangan Online

    Keuangan merupakan salah satu hal yang rumit dan sulit dpelajari namun sifatnya sangat krusial dalam kehidupan khususnya dalam mengelola keuangan. Biasanya banyak hal-hal yang akan terlewatkan atau salah diperhitungkan jika Anda mencoba menghitung keuangan Anda secara manual.

    Oleh karena itu, di zaman yang semakin maju ini alangkah baiknya jika kita memanfaatkan teknologi yang ada dengan menggunakan aplikasi keuangan yang dapat membantu kita menghitung keuangan dengan lebih mudah dan akurat.

    Dewasa ini, banyak tersedia aplikasi pengelola finansial yang menawarkan beragam fitur dan kemudahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosial Media specialist
Tanggung Jawab Pekerjaan :

  • Mengupdate sosial media dengan konten yang sesuai dengan trend
  • Melakukan monitoring terhadap sosial media kompetitor
  • Rutin mengevaluasi kegiatan sosial media yang dikerjakan
  • Membentuk personal connection dengan publik atau klien
  • Melakukan tracking melalui sosial media
  • Menangani setiap keluhan atau masukan dari publik atau klien
  • Membuat strategi meningkatkan trust, kredibilitas serta sales melalui sosial media
  • Mendesain, mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan aktivitas media sosial perusahaan.
  • Mencari konten atau ide fresh untuk sosial media dan blog atau website
  • Menulis artikel yang berhubungan dengan perusahaan
  • Membantu pemenuhan kebutuhan divisi lain terkait artikel
  • Memanage serta monitoring sosial media
  • Memasukan artikel kedalam wordpress atau website
  • Meningkatkan branding dan SEO perusahaan
  • Melakukan inovasi terhadap artikel lama
  • Melakukan research sebelum menentukan topic
  • Up to date perkembangan teknologi
  • Menguasai ilmu manajemen bisnis

Syarat Pengalaman :
Pengalaman Kerja dibidang sejenis minimal 1 tahun/fresh graduate

Keahlian :

  • Meguasai penggunaan sosial media dengan baik
  • Dapat mengelolah kata agar artikel menjadi unik dan menarik sesuai dengan EYD
  • Memiliki pengetahuan tentang SEO
  • Memahami advertising social media

Kualifikasi :

  • Pendidikan minimal DIII, segala jurusan
  • Menyukai tantangan, inovatif dan kreatif
  • Siap bekerja dengan target
  • Dapat bekerja secara individu maupun team

Tunjangan :
uang makan, lembur , tunjangan hari raya

Insentif :
Bonus

Waktu Bekerja :
Jam 08.00 s/d 17.00 Senin -Jumat

 

Content creator specialist
Tanggung Jawab Pekerjaan :

  • Membuat konten secara detil, akurat dan menarik
  • Memberi judul atau kata kunci yang tepat untuk produk
  • Membuat youtube, live streaming, dan lain-lain
  • Melakukan promosi-promosi secara gencar
  • Berkoordinasi dengan atasan mengenai informasi, perencanaan, konsep, pelaksanaan promosi secara menyeluruh
  • Menganalis, mengidentifikasi, dan memantau perfoma seluruh akun sosial media dan marketplace perusahaan
  • Mengoptimalkan channel untuk menambah viewers dan subcriber
  • Melaksanakan pengembangan semua yang terkait dengan perusahaan, email, media sosial dan iklan online
  • Mengukur dan melaporkan kinerja semua aktivitas pemasaran digital, dan membadingkannya terhadap target.
  • Membuat konten yang menarik, efektif dan informatif (gambar infografis, video vlog, animasi, artikel dan iklan interaktif ads) untuk konten media sosial website
  • Mengelola media sosial website serta merencanakan konten post harian, mingguan
    dan bulanan Melakukan riset konten yang relevan sehari-hari
  • Mengelola, menganalisa serta membuat laporan konten yang sudah ditayangkan di
    media sosial dan Website untuk meningkatkan Engagement dengan Audiens
  • Membantu merealisasikan program perusahaan

Syarat Pengalaman :
Pengalaman Kerja dibidang sejenis minimal 1 tahun/fresh graduate

Keahlian :

  • Menguasai Software Design Video Editing (Adobe After effect, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe illustrator, Corel Draw dsb)
  • Menguasai basic Photography dan Videography
  • Memahami SEO (Search Engine Optimization, Facebook Insight, Google Analytics), Google ads, FB IG ads

Kualifikasi :

  • Pendidikan minimal DIII, segala jurusan
  • Menyukai tantangan, inovatif dan kreatif
  • Siap bekerja dengan target
  • Dapat bekerja secara individu maupun team

Tunjangan :
uang makan, lembur , tunjangan hari raya

Insentif :
Bonus

Waktu Bekerja :
Jam 08.00 s/d 17.00 Senin -Jumat

 

Webinar dalam program NGOPI x Sore

Dengan tema “Persiapan e-bupot PPh Pasal 23/26”

Diskusi ini sangat relevan untuk kalangan Akademis, Mahasiswa dan Masyarakat umum
Acara akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Agustus 2020
Pukul : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Via Zoom
Link pendaftaran :  https://bit.ly/ngopi_ic

Umum : 100.000
Disc.50% (Mahasiswa dan Pelajar)

Call Center : 08111.47.42.51

Per Bulan Ini, Pemungutan PPN PMSE & Penerapan e-Bupot 23/26 Semua PKP

JAKARTA, DDTCNews – Pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital dan implementasi secara nasional e-Bupot 23/26 mulai Agustus 2020 menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Senin (3/8/2020).

Pada Juli 2020, ada 6 perusahaan yang sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital. Mereka adalah Amazon Web Services Inc., Google Asia Pacific Pte. Ltd., Google Ireland Ltd., Google LLC., Netflix International B.V., dan Spotify AB.

“Mereka wajib memungut PPN atas penyerahan produk digitalnya kepada konsumen di Indonesia mulai 1 Agustus,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama.

Otoritas pajak akan kembali menunjuk beberapa perusahaan untuk menjadi pemungut PPN produk digital pada bulan ini. Jumlah perusahaan yang ditunjuk direncanakan akan lebih banyak dari periode pertama.

Kemudian, mulai bulan ini pula, seluruh pengusaha kena pajak (PKP) sudah bisa mengakses e-Bupot 23/26. Pemberlakuan secara nasional ini dilakukan setelah otoritas mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-269/PJ/2020.

E-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman www.pajak.go.id atau saluran tertentu yang ditetapkan DJP. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat bukti pemotongan 23/26 serta membuat dan melaporkan SPT masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Selain kedua topik tersebut, ada pula media nasional yang membahas mengenai kelonggaran waktu bagi lembaga jasa keuangan (LJK) dalam melaporkan informasi keuangan terkait implementasi automatic exchange of information (AEoI).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pada pekan ini, DJP akan kembali mengumumkan penambahan perusahaan yang akan ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Jumlah Pelaku Usaha Lebih Banya
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pada pekan ini, DJP akan kembali mengumumkan penambahan perusahaan yang akan ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital.“[Jumlah perusahaan] ada lebih banyak dari yang [periode] pertama kemarin,” ujarnya. (Bisnis Indonesia)
  • Penunjukan pada Awal Bulan
    Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Arif Yanuar menjelaskan proses penunjukan pelaku usaha sebagai pemungut PPN akan dilakukan pada awal bulan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat segera memulai pemungutan PPN produk digital pada bulan berikutnya.”DJP melakukan penunjukan pada awal bulan agar pelaku usaha memiliki waktu untuk mengubah dokumen dalam invoice dengan memasukan PPN 10%. (DDTCNews)
  • Penunjukan Selanjutnya Dilakukan KPP Badora
    Pada tahap awal, Arif mengatakan proses korespondensi dengan pelaku usaha asing masih ditangani oleh kantor pusat DJP. Kedepan, proses korespondensi sampai dengan penunjukan sebagai pemungut PPN akan menjadi tugas KPP Badan dan Orang Asing (Badora).“Saat ini, kantor pusat melakukan modeling penunjukan pemungut PPN yang selanjutnya akan dilakukan KPP Badora,” imbuh Arif. Simak pula artikel ‘Pelaku Usaha Lewat Sistem Elektronik Wajib Terdaftar di KPP Badora DJP’. (DDTCNews)
  • Kriteria Wajib e-Bupot
    Adapun kriteria wajib pajak yang wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Agustus 2020 adalah pertama, seluruh PKP yang terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia. Kedua, PKP itu memiliki pemotongan PPh Pasal 23/26 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak.
    Ketiga, PKP itu menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp100 juta dalam satu bukti potong. Keempat, PKP itu sudah pernah menyampaikan SPT masa secara elektronik.
    Sementara syarat untuk dapat mengakses aplikasi e-Bupot adalah memiliki EFIN, memiliki akun di www.pajak.go.id, dan memiliki sertifikat elektronik. (DDTCNews)
  • Rekomendasi Global Forum OECD
    Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan keputusan untuk melonggarkan batas akhir pelaporan informasi keuangan oleh LJK dari yang semula 1 Agustus 2020 menjadi 1 Oktober 2020 sudah sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Global Forum OECD.”Kelonggaran ini diberikan setelah mempertimbangkan kesepakatan internasional. Global Forum menyarankan extension pelaporan informasi keuangan akibat dampak global dari pandemi Covid-19,” katanya. Simak artikel ‘Deadline Pelaporan Informasi Keuangan Dilonggarkan, Ini Kata DJP’. (DDTCNews/Kontan)
  • Tetap Jaga Komitmen
    Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji berpendapat penundaan pelaporan informasi keuangan dalam kaitannya dengan implementasi AEoI. Apalagi, penundaan ini juga sesuai rekomendasi OECD setelah melihat situasi saat ini.“Asal tetap menjaga komitmen, tidak masalah,” ujarnya. (Kontan)
  • Pemanfaatan Insentif Pajak
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengungkapkan selain terkait aktivitas ekonomi, belum optimalnya penyerapan insentif pajak juga dikarekan sebagian wajib pajak belum menyampaikan laporan pemanfaatan insentif sesuai tenggat.
    Otoritas akan terus mengingatkan wajib pajak melalui account representative (AR) di tiap kantor pelayanan pajak (KPP). DJP juga akan terus melakukan sosialisasi. Pasalnya, DJP sudah melakukan email blast kepada 755.000 pemberi kerja untuk pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 bagi karyawannya dan 1,4 juta wajib pajak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 25.
    DJP, sambungnya, juga tengah melakukan survei terkait kondisi terkini para wajib pajak, peluang keberlangsungan usaha, serta stimulus atau insentif pajak yang diperlukan. Survei tersebut dikirim melalui email kepada sekitar 174.000 wajib pajak strategis pada 21 Juli 2020. (Kontan) (kaw)

sumber: news.ddtc.co.id

Ekonomi dunia makin lesu. Tepat tiga tahun ketika Indonesia menerapkan kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut pas ketika dilakukan saat ekonomi global kian merangkak. Namun, sebagian pihak menilai sangat tak tepat karena usai tax amnesty yang juga bertujuan untuk mendapatkan penerimaan pajak lebih banyak pada tahun berikutnya, dunia usaha sedang melemah.