Top

Tax Rule

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan dan disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun dibebankan kepada konsumen akhir. Sebagai PKP, maka diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang. Dasar hukum pengenaan Pajak PPN ini adalah Undang-Undang Dasar No. 42 tahun 2009.

Objek Pertambahan Nilai (PPN)

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
  2. Impor Barang Kena Pajak.
  3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
  5. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atau Tidak Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sedangkan barang yang tidak termasuk dalam objek pajak PPN adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, uang, emas batangan, dan surat berharga. Jasa yang tidak termasuk dalam objek pajak PPN adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parker, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau katering.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN ini penting untuk diketahui agar dapat mengenakan PPN kepada konsumen dengan jumlah yang tepat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar No. 42 tahun 2009, berikut adalah tarif PPN:

  1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
  2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
    • Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
    • Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
    • Ekspor Jasa Kena Pajak
  3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah

Dalam perhitungan PPN terbagi menjadi dua jenis yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran. PPN Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produk. Sedangkan, PPN Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya.

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

Wajib Pajak dalam hal ini yang melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang memiliki jumlah penjualan barang atau jasa lebih dari Rp4,8 M sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013. Jadi bagi pengusaha yang jumlah penjualan barang atau jasanya belum mencapai Rp4,8 M maka belum bisa dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Tetapi jika akhirnya jumlah penjualan barang atau jasanya sudah melebihi Rp4,8 M maka pengusaha tersebut wajib melaporkannya sehingga dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pelaporannya paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya jumlah penjualan barang atau jasa melebihi Rp4,8 M

Sejak 1 Juli 2016, PKP (Pengusaha Kena Pajak) di Indonesia wajib membuat e-Faktur atau faktur pajak elektronik sebagai prasyarat pelaporan SPT Masa PPN. Untuk membuat e-faktur, Anda harus memiliki sertifikat elektronik yang dapat diperoleh langsung dari kantor Dirjen Pajak, tempat di mana Anda dikukuhkan sebagai PKP. Setelah itu, Anda harus memastikan bahwa faktur pajak yang diterima merupakan e-faktur dan keterangan yang tercantum didalamnya sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

 

Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian yang dimaksud dengan Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean untuk dimanfaatkan oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean.  Payung hukum dari batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai pajak pertambahan nilai adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.010/2019. Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan dasar Pengenaan Pajak.  Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 0% (nol persen).

Kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak merupakan kegiatan pelayanan di dalam Daerah Pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean. Kegiatan pelayanan yang dimaksud adalah :

  1. Kegiatan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean.
  2. Kegiatan yang melekat pada barang tidak bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean.
  3. Kegiatan selain dua hal tersebut di atas yang hasilnya dimanfaatkan di luar Daerah Pabean yaitu :
    • Penyampaian langsung atau tidak langsung antara lain melalui pos dan saluran elektronik.
    • Berupa penyediaan hak untuk dipakai (akses) di luar Daerah Pabean.

Adapun jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean adalah:

  1. Jasa maklon
  2. Jasa perbaikan dan perawatan
  3. Jasa pengurusan transportasi (freight forwading) terkait barang untuk tujuan ekspor.

Adapun jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar Daerah Pabean yaitu jasa konsultasi konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan perancangan konstruksi terkait dengan bangunan atau rencana bangunan yang berada di luar Daerah Pabean.

Adapun jenis Jasa Kena Pajak lainnya yang berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaakan di luar Daerah Pabean yaitu:

  1. Jasa teknologi dan informasi
  2. Jasa penelitian dan pengembangan (research and development)
  3. Jasa peresewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional.
  4. Jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi desain arsitektur dan interior, jasa konsultasi sumber daya manusia, jasa konsultasi keinsinyuran (engineering services), jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan.
  5. Jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor.
  6. Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data.

Ekspor Jasa Kena Pajak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut.

  1. Didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis antara Pengusaha Kena Pajak dengan Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak yang mencantumkan dengan jelas:
    • Jenis
    • Rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak
    • Nilai penyerahan
  2. Terdapat pembayaran disertai dengan bukti pembayaran yang sah dari Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan Ekspor Jasa Kena Pajak.

Selanjutnya, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Ekspor Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak. Faktur pajak yaitu berupa Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak yang dilampiri dengan faktur penjualan (invoice) yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak.

 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dasar perhitungan dan tarif pajak penghasilan PPh Pasal 23 mengacu pada Undang-Undang No 38 Tahun 2008, dan untuk Tahun 2017 terakhir kali diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No : 141/PMK.03/2015 mengenai jenis-jenis jasa yang dikenakan potongan PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 ini dikalangan wajib pajak merupakan salah satu jenis withholding tax (pemotongan atau pemungutan) pajak penghasilan. Artinya, Wajib Pajak (WP) yang sudah ditunjuk oleh UU PPh dan juga peraturan pelaksanaannya harus menjalankan pemotongan tersebut. Wajib Pajak yang ditunjuk oleh UU pajak itu sering disebut dengan Subjek Pemotong PPh, sedangkan Wajib Pajak yang dipotong PPh seringkali disebut sebagai Subjek dipotong PPh. Pemotong PPh Pasal 23 yaitu badan pemerintah; Subjek Pajak badan dalam negeri; penyelenggaraan kegiatan; bentuk usaha tetap (BUT); perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Subjek pajak penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah WP dalam negeri dan /atau Badan Usaha Tetap.

Tarif yang dikenakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objeknya. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 :

  • 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti; hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
  • 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
  • 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
  • 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:
    1. Jasa penilai (appraisal);
    2. Jasa aktuaris;
    3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
    4. Jasa hukum;
    5. Jasa arsitektur;
    6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
    7. Jasa perancang (design);
    8. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
    9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
    10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
    11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
    12. Jasa penebangan hutan;
    13. Jasa pengolahan limbah;
    14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
    15. Jasa perantara dan/atau keagenan;
    16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
    17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
    18. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
    19. Jasa mixing film;
    20. Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photoslide, klise, bannerpamphlet, baliho dan folder;
    21. Jasa sehubungan dengan software atauhardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
    22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
    23. Jasa internet termasuk sambungannya;
    24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ a tau program;
    25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
    26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
    27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
    28. Jasa maklon ;
    29. Jasa penyelidikan dan keamanan;
    30. Jasa penyelenggara kegiatan atauevent organizer;
    31. Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
    32. Jasa pembasmian hama;
    33. Jasa kebersihan atau cleaning service;
    34. Jasa sedot septic tank;
    35. Jasa pemeliharaan kolam;
    36. Jasa katering atau tata boga;
    37. Jasa freight forwarding;
    38. Jasa logistik;
    39. Jasa pengurusan dokumen;
    40. Jasa pengepakan;
    41. Jasa loading danunloading;
    42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
    43. Jasa pengelolaan parkir;
    44. Jasa penyondiran tanah;
    45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
    46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
    47. Jasa pemeliharaan tanaman;
    48. Jasa pemanenan;
    49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan
    50. Jasa dekorasi;
    51. Jasa pencetakan/penerbitan;
    52. Jasa penerjemahan;
    53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
    54. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
    55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
    56. Jasa pengelolaan penitipan anak;
    57. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
    58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
    59. Jasa sertifikasi;
    60. Jasa survey;
    61. Jasa tester, dan
    62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  • Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong ​100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

  1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
  2. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
  3. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
  4. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah Bruto tersebut tidak berlaku bagi penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;

Dan dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

 

Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23:

  1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
    1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
    2. bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
    3. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
    4. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
    5. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

  1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
  2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
  3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

 

Atas Penghasilan Jasa Kontruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final ( PP  No 40 Tahun 2009 )

Tarif atas Jasa Kontruksi terdiri atas pelaksanaan,perencanaan,dan pengawasan ditentukan atas kualifikasi usahanya, apakah memiliki kualifikasi usaha atau tidak memiliki kulifikasi usaha. Berikut tarif  atas jasa kontruksi diatur dalam PP No. 51 Tahun 2008 :

  1. 2% (dua persen) untuk pelaksanaan kontruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kulifikasi usaha kecil.
  2. 4% (empat persen) untuk pelaksanaan kontruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
  3. 3% (tiga persen) untuk pelaksanaan kontruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
  4. 4% (empat persen) untuk perencanaan kontruksi atau pengawasan kontruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha
  5. 6% (enam persen) untuk perencanaan kontruksi atau pengawasan kontruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Dalam hal penyedia jasa adalah bentuk usaha tetap, Tarif pajak penghasilan tersebut tidak termasuk pajak penghasilan atas sisal aba bentuk usaha tetap setelah pajak penghasilan yang bersifat final. Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah pajak penghasilan yang bersifat final, dikenakan pajak sesuai dengan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4)  Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan penghindaran Pajak Berganda.

Penyetoran Pajak Penghasilan atas jasa kontruksi diatur sebagai berikut :

  1. Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak; atau
  2. Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

Besarnya pajak penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah :

  1. Jumlah pembayaran, tidak termasuk pajak pertambahan nilai, dikalikan tarif pajak penghasilan atas jasa kontruksi; Atau
  2. Jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk pajak pertambahan nilai, dikalikan tarif pajak penghasilan jasa kontruksi dalam hal pajak penghasilan disetor sendiri oleh penyedia jasa.

Terkait dengan Pajak Penghasilan atas Jasa Kontruksi diatur sebagai berikut :

  1. Dalam hal terdapat selisih kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Kontruksi dengan Pajak Penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri, selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa.
  2. Dalam hal nilai kontrak kontruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa, atas nilai kontrak jasa kontruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan syarat Nilai Kontrak jasa Kontruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih.
  3. Piutang yang tidak dapat ditagih merupakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Huruf h Undang-Undang PPh.
  4. Dalam hal Piutang yang, nyata-nyata tidak dapat ditagih, dapat ditagih kembali, tetap dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final.
  5. Pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.
  6. Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dari luar usaha jasa kontruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh.
  7. Keuntuan atau Kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha Jasa Kontruksi termasuk dalam perhitungan Nilai Kontrak Jasa kontruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
  8. Penyedia Jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha Jasa Kontruksi.

Catatan :

Apabila penerimaan penghasilan tidak mempunyai NPWP, Maka besarnya pemotongan PPh Final Pasal 4(2) yang dikenakan adalah tariff normal tanpa ada kenaikan tarif yang lebih tinggi.

 

DEFINISI TARIF PPN 1%

Tarif PPN 1% merupakan besaran tarif pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disematkan kepada beberapa jenis transaksi yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Penggunaan nilai lain sebagai DPP sehingga menghasilkan besaran tarif 1% bertujuan untuk mengindentikasi DPP yang bisa dikenakan pada beberapa transaksi tertentu, khususnya yang berada di luar klasifikasi DPP PPN pada umumnya.

Pengaturan perihal besaran tarif 1% ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.03/2010 tentang perhitungan nilai PPN. Dalam PMK Nomor 75/PMK.03/2010 tertera macam-macam kategori transaksi yang menggunakan nilai lain sebagai DPP PPN.

Jenis Transaksi Dengan Tarif PPN 1%

Dalam PMK Nomor 75/PMK.03/2010 tercatat ada 11 kategori transaksi yang menggunakan nilai lain sebagai DPP PPN. Dari 11 transaksi tersebut yang menggunakan tarif PPN 1% ada 3, antara lain:

  1. Penyerahan jasa biro perjalanan dan/atau agen perjalanan wisata
  2. Jasa pengiriman paket.
  3. Jasa pengurusan transportasi

Penghitungan pungutan PPN untuk tiga transaksi di atas sebenarnya sama, ditetapkan sebesar 10%. Namun, pungutan PPN-nya berbeda dengan transaksi lain. Transaksi pada umumnya mengenakan PPN sebesar 10% x harga jual Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP).

Sementara, untuk tiga transaksi di atas, yang menggunakan nilai lain sebagai DPP, perhitungannya menjadi 10% x DPP x harga jual BKP/JKP. Penulisan pengenaan PPN untuk tiga transaksi di atas kemudian dituliskan menjadi 10% x 10% x harga jual BKP/JKP, yang berarti 1% x harga jual BKP/JKP.

PPN 1% pada Jasa Biro Perjalanan

DPP untuk penjualan paket wisata, baik wisata dalam maupun luar negeri, serta penjualan produk pihak lain seperti jasa angkutan udara/laut dan darat ditetapkan sebesar 10% dari nilai peredaran atau omzet tidak termasuk omzet dari penjualan tiket angkutan udara dalam negeri.

Dasar Pengenaan Pajak untuk kegiatan lainnya seperti misalnya pengurusan dokumen perjalanan, adalah seluruh nilai peredaran atau omzet dikurangi dengan pungutan yang dibayar kepada pemerintah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perhitungan DPP sudah memperhitungkan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Dengan demikian maka pajak masukan dari biro perjalanan umum maupun agen perjalanan tidak dapat dikreditkan lagi.

Perhitungan pungutan PPN terutang meliputi kegiatan penjualan paket wisata, dengan pernghitungan10% x 10% (nilai invoice – tiket angkutan udara dalam negeri). Sementara, atas kegiatan lainnya, perhitungannya  10% x (nilai invoice – Pungutan yang dibayar kepada Instansi Pemerintah). Nah, PPN terutang yang wajib disetor adalah penjumlahan dari dua nilai yang sudah disebutkan.

PPN 1% pada Jasa Pengiriman Paket

Berbeda dari jenis jasa lainnya yang menggunakan DPP yang berlaku umum, yakni 100% dari nilai tagihan, DPP jasa pengiriman paket menggunakan nilai lain, yang diatur dalam PMK Nomor 75/PMK.03/2010.

Berdasarkan PMK No. 75/PMK.03/2010 Pasal 2(j) disebutkan bahwa penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih dan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa oleh pengusaha jasa pengiriman paket tidak dapat dikreditkan.

Pengenaan PPN untuk jasa pengiriman paket adalah sebagai berikut:

10% x 10% x nilai yang ditagih

PPN 1% Jasa Pengurusan Transportasi

Jasa pengurusan transportasi, yang juga biasa disebut freight forwading, merupakan jasa yang menjadi objek PPN. Tapi, perlakuan pengenanaan PPN-nya berbeda dari jasa lain pada umumnya.

Pengenaan PPN jasa freight forwarding termasuk yang menggunakan dasar nilai lain, yang diatur dalam PMK Nomor 121/PMK.03/2015. Dalam PMK Nomor 121/PMK.03/2015 disebutkan bahwa atas penyerahan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi, dikenakan PPN sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 121/PMK.03/2015, maka 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih diasumsikan sebagai biaya freight forwarding. Sedangkan, nilai sisa sebesar 90% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih diasumsikan sebagai biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga, yang nantinya ditagihkan kepada pengguna jasa perusahaan freight forwarding.

Oleh karena itu, maka tarif efektif PPN atas jasa freight forwarding adalah sebesar 1%. Angka 1% tersebut diperoleh dari pengalian Nilai Lain (10%) sebagaimana diatur pada PMK No.121/PMK.03/2015 dengan tarif PPN 10%, yakni 10% x 10% = 1%.

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang.undang Nomor 17 Tahun 2000, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan Objek Pajak Penghasilan. Yang dimaksud dengan hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Dengan demikian apabila orang pribadi atau badan menerima atau memperoleh penghasilan dari hadiah undian, penghasilan tersebut termasuk dalam pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan orang pribadi atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, pengenaan Pajak Penghasilan atas hadiah undian tersebut perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat bahwa penghasilan berupa hadiah undian bukan merupakan suatu imbalan langsung atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dan cara memperolehnya juga tidak memerlukan biaya dan tenaga sebagaimana yang terjadi dalam imbalan atas pekerjaan, oleh karena itu penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) jumlah bruto nilai hadiah dan bersifat final. Nilai hadiah adalah nilai uang atau atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura misalnya mobil.  Pemotongan Pajak Penghasilan tersebut wajib dilakukan oleh semua penyelenggara undian.

 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Pemotong PPh Pasal 21

  1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
  2. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah
  3. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lainnya;
  4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang;
  5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan;

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

  1. Pegawai;
  2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
  3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
  • tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
  • pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati,pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
  • olahragawan;
  • penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,
  • pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  • pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  • agen iklan;
  • pengawas atau pengelola proyek;
  • pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  • petugas penjaja barang dagangan;
  • petugas dinas luar asuransi;
  • distributor multilevel marketing atau direct selling;dan kegiatan sejenisnya.

4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :

  • peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  • peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  • peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  • peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
  • peserta kegiatan lainnya.

Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

  1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
  • bukan Warga Negara Indonesia; dan
  • di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
  1. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

 

Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

  1. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
  2. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
  3. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
  4. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
  5. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
  6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

  1. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
  2. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
  3. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
  4. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
  5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan PER-16/PJ/2016 besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun adalah sebagai berikut:

  • Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi
  • Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib pajak yang kawin.
  • Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak (tiga) orang untuk setiap keluarga.

 

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000,- adalah 5%.
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- adalah 15%.
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- adalah 25%.
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000,- adalah 30%.
  • Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

 

Beberapa hari terakhir ini berbagai pihak membahas mengenai Penurunan Tarif Pajak Penghasilan. Hal tersebut tentunya sah-sah saja. Terlebih lagi isu Penurunan Tarif disampaikan oleh Calon Presiden 2019 baik oleh Capres Petahana maupun Capres Penantang.

Hal ini merupakan sesuatu yang baik untuk perkembangan perpajakan kita karena pajak mulai menjadi isu dalam kampanye Presiden. Perlu diketahui bahwa peran dan fungsi pajak sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan karena itulah para pendiri negara memasukkan rumusan pajak dalam Pasal di konstitusi kita UUD 1945. Sama pentingnya dengan alat negara lain seperti Lembaga Tinggi Negara, kementerian, TNI/Polri, dan lembaga pemilu termasuk pengaturan mengenai HAM maka pajak juga diatur di konstitusi. Jika para pemimpin Negeri ini mulai fokus dengan Perpajakan maka hal ini sangatlah tepat untuk kemajuan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Dan sesungguhnya melalui pemungutan pajak maka selain merupakan sumber penerimaan untuk membiayai negara maka pungutan pajak sesungguhnya mengandung makna dan fungsi sebagai alat negara untuk mengawasi setiap aktivitas ekonomi dan Keuangan. Oleh karena itu, Kami berharap agar pemungutan pajak bukan sekedar menjadi bahan Pembahasan pada saat kampanye tetapi terus menjadi concern negara (Pemerintah dan DPR)  sehingga negara ini betul betul menempatkan pajak sesuai konstitusi, yaitu pajak sebagai alat negara untuk mengawasi kue ekonomi, Transaksi ekonomi dan transaksi keuangan sehingga melalui pemungutan pajak akan menciptakan governance (transparansi, akuntabilitas) di Bidang per ekonomian. Karena pajak akan menyentuh seluruh sendi kehidupan, baik Orang pribadi, korporasi, APBN, APBD, BUMN/BUMD dan seluruh pelaku ekonomi.

Dibahasnya isu Perpajakan juga bagus untuk pendidikan politik kita karena para pemimpin kita mulai memperbincangkan sisi penerimaan negara pada saat kampanye. Selama ini para Capres dan Cawapres cenderung hanya membahas mengenai program2nya berupa pembangunan infrastruktur, pendidikan gratis, kesehatan gratis, menaikkan gaji Guru, Gaji PNS/TNI/Polri, menaikkan Dana desa, beras murah dan sebagainya.

Program tersebut tentunya bagus dan harus didukung. Namun demikian, selama ini masih minim bahkan jarang di bahas bagaimana Strategi atau cara mencari sumber penerimaan untuk merealisasikan Program Program tersebut. Karena untuk merealisasikan Program-Program yang pro Rakyat tersebut negara memerlukan Dana yang tidak sedikit dan itu sumber utamanya adalah pajak.

Yang baru dibahas saat ini adalah Tarif PPh Badan/Orang Pribadi akan diturunkan. Dengan Penurunan tersebut dalam jangka menengah dan panjang diharapkan akan meningkatkan investasi sehingga akan meningkatkan kue ekonomi (PDB) dan pada gilirannya akan meningkatkan basis pajak sehingga walaupun Tarif nya turun maka penerimaan akan naik. Dalam jangka pendek memang akan menyebabkan penerimaan turun Jika pemerintah tidak mampu dengan segera memunculkan atau menaikkan basis pajak (Tax base). Itulah sebabnya akhirnya perdebatan menjadi bergeser antara menaikkan basis pajak dulu baru menurunkan tarif atau menurunkan tarif dulu dan sambil jalan akan menaikkan basis pajak. Lalu untuk kondisi di Indonesia mana yang lebih tepat antara menaikkan basis pajak dulu baru menurunkan tarif atau sebaliknya.

Apakah betul Penurunan Tarif akan meningkatkan basis pajak? Secara teori, memang demikian karena  Pendapatan Nasional  (Y ) = C + I + G + X – M. Dan pendapatan disposibel (Yd) = Y – Tx. Dengan demikian Pajak akan menurunkan daya beli sehingga akan menurunkan konsumsi/investasi sehingga akan menurunkan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu semakin tinggi tarif pajak akan menyebabkan Penurunan konsumsi dan investasi dan sebaliknya semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan konsumsi/investasi. Namun demikian, pertanyaannya adalah apakah Penurunan Tarif pajak akan serta merta meningkatkan investasi/konsumsi? Jawabannya bisa iya bisa tidak.

Jika kondisi investasi suatu negara baik, kondisi keamanan baik, birokrasi dan perizinan efisien, kondisi pasar mendukung, pelaku ekonomi transparan dan akuntabel sehingga semua bisa bersaing secara fair dan semua memperoleh kesempatan berusaha yang sama, serta kepastian hukum yang tinggi maka Penurunan Tarif pajak akan mendorong para investor untuk melakukan investasi di sektor riil atas uang yang tidak dipungut pajak tersebut. Namun Jika situasi sebaliknya, Risiko melakukan investasi tinggi maka uang akibat Penurunan Tarif pajak tidak akan diinvestasikan di sektor riil namun akan diinvestasikan di tempat yang tidak berisiko seperti tabungan, deposito atau pasar uang lainnya.

Oleh karena itu, Penurunan Tarif Pajak akan sangat efektif jika prasyarat-prasyarat tertentu telah dipenuhi. Beberapa pra syarat tersebut adalah:
1. Faktor-faktor pendukung investasi telah dipersiapkan dan ditata dengan baik. Sehingga uang hasil Penurunan Tarif pajak akan diinvestasikan pada sektor riil sehingga akan menyerap Tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru.
2. Sistem perekonomian harus transparan dan akuntabel sehingga akan menciptakan iklim berusaha yang baik dan sehat. Ekonomi yang transparan juga akan mencegah adanya praktik praktik underground dan mal praktik ekonomi.
3. Perlu adanya penguatan sistem Perpajakan baik melalui penguatan kewenangan pengumpulan Data dan informasi, pembangunan basis data perpajakan, penguatan Administrasi dan organisasi serta penguatan SDM dan Anggaran sehingga sistem pajak mampu mengawasi seluruh aktivitas ekonomi dan Keuangan yang pada gilirannya akan mendorong transparansi dan akuntabilitas Transaksi ekonomi sehingga akan membangun dan menciptakan basis pajak yang mendekati keadaan yang sebenarnya.

Seperti penulis jelaskan sebelumnya bahwa pemungutan pajak bukan hanya berdimensi budgeter tapi juga memiliki dimensi yang lebih penting yaitu melakukan Pengawasan atas seluruh aktivitas ekonomi baik individu atau korporasi karena objek pemungutan pajak adalah aktivitas ekonomi (kue Ekonom/PDB). Oleh karena itu, konstitusi menghendaki bahwa pajak merupakan satu-satunya alat negara Yang berfungsi mengawasi (melalui pemungutan pajak) atas seluruh pelaku ekonomi.

Jika  Penurunan Tarif diikuti dengan penguatan sistem Perpajakan sehingga otoritas pajak mampu mengawasi seluruh basis pajak (kue ekonomi) sehingga tidak ada objek pajak Yang tidak terpajaki dan juga tidak ada pembayar pajak Yang tidak membayar pajak maka Penurunan Tarif PPh merupakan sesuatu Yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi maupun konstitusi.

#pajakkita#untukkita
#say#no to free rider
#pembayarpajak#wargabermartabat

(Penulis : Muh Tunjung Nugroho, Pegawai DJP)

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia merupakan salah satu objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Lebih lanjut lagi, salah satu objek PPh final adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Payung hukum dari pajak penghasilan final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Bank Indonesia yaitu PP 131 Tahun 2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI, KMK-51/KMK.04/2001 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI, SE-01/PJ.43/2001 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang PP 131 Tahun 2000. Adapun pemotong untuk PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yaitu bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, cabang bank luar negeri di Indonesia, Bank Indonesia.

Adapun tariff dari PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yaitu:

  1. Untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap: 20% dari jumlah bruto
  2. Untuk Wajib Pajak Luar Negeri: 20% dari jumlah bruto atau dengan tariff berdasarkan P3B yang berlaku.

Adapun Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang tidak dikenai pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu:

  1. Orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
    • OP ini dapat mengajukan restitusi atas pajak yang telah dipotong oleh pemotong. (Pasal 2 ayat 4 kmk 51/kmk.04/2001)
  2. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
  3. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
  4. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
    • Pengecualian dari pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ini dapat diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh KPP tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar. Silahkan baca PER-160/PJ/2005.
  5. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri