Top

Tax Rule

Pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu merupakan obyek pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Hukum yang mendasari pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yakni PP Nomor 46 Tahun 2013. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Subyek pajak yang dapat menggunakan peraturan ini adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Adapun kelompok wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan aturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, sepanjang wajib pajak bukan:

  • Wajib pajak yang memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, atau pasal 31 E undang-undang pajak penghasilan.
  • Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa yang dikecualikan dari obyek pajak aturan PP 23 tahun 2018.
  • Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan pasal 31A undang-undang pajak penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan beserta perubahan atau penggantinya.
  • Wajib pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Yang tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada PP 23 tahun 2018 ayat (1) sebagai berikut: a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri; c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan d. penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak.

Terdapat beberapa hal lain yang juga perlu mendapat perhatian khusus, berikut penjelasannya.

  • Tarif PPh Final Bersifat Opsional

Melalui peraturan ini, pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Meskipun demikian, ketentuan ini bersifat opsional karena Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk mengikuti skema tarif PPh Final 0,5% ataupun menggunakan skema normal sebagaimana diatur pada Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional ini dapat memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak Badan, terutama bagi Badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan skema tarif normal yang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan. Dengan skema ini, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga terbebas dari PPh apabila mengalami kerugian fiskal.

Apabila tidak ingin berstatus sebagai Wajib Pajak PPh Final 0,5%, Anda harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya Ditjen Pajak akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Anda merupakan Wajib Pajak yang dikenai skema tarif normal sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Bagi Wajib Pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif normal tidak dapat memilih untuk dikenai skema PPh Final 0,5%.

 

  • Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% Memiliki Batas Waktu

Kebijakan tentang PPh Final 0,5% memiliki grace period atau batas waktu. Ini merupakan salah satu hal yang membedakan dengan peraturan sebelumnya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

  1. 7 tahun pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
  2. 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma.
  3. 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

 

  • Wajib Pajak yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%
    1. Wajib Pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayarkan di luar negeri.
    2. Wajib Pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan khusus.
    3. Wajib Pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak.

 

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan salah satu objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati. Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya juga merupakan objek pajak PPh final.

Payung hukum yang mengatur tentang pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016, dipungut pajak penghasilan oleh bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar.

Besarnya pajak pengahasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut.

  1. 5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan .
  2. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan.
  3. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara, yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pembebasan PPh final dapat diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada:

  1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
  2. Orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garus keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  3. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  4. Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris
  5. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku
  6. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan
  7. Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.

Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan atas persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan objek pajak final PPh 4 ayat 2. Hukum yang mengatur tentang penghasilan atas sewa tanah dan bangunan adalah Peraturan Pemerintah Nomer 34 Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 34 Tahun 2017 pasal 2 menjelaskan bahwa penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan meliputi penghasilan atas pembayaran berkala selama perjanjian Bangunan Guna Serah, penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian bangunan Guna Serah berakhir,  penghasilan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian Bangunan Guna Serah berakhir dan/atau penghasilan lain terkait perjanjian Bangunan Guna Serah termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan Bangunan dan denda perjanjian Bangunan Guna Serah. Namun, penghasilan yang dimaksud tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan dan akomodasinya.  Contoh penghasilan sewa atas tanah dan/atau bangunan mencakup tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri. Pajak penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan pph final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Jumlah bruto merupakan  semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh Penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau Bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2017 pasal 3 menjelaskan bahwa apabila penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilian perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa dan penyewa wajib memberikan bukti potong kepada yang menyewakan atau yang menerima penghasilan. Namun, apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak penghasilan selain yang disebutkan sebelumnya, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan. Hal ini menjelaskan bahwa apabila penyewa merupakan badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong dan yang menyewakan adalah orang pribadi maka akan dipotong oleh penyewa. Apabila penyewa dan yang menyewakan sama-sama merupakan orang pribadi maka akan disetor sendiri oleh pihak yang menyewakan. Kemudian, apabila penyewa adalah orang pribadi dan yang menyewakan adalah badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong maka disetor sendiri oleh pihak yang menyewakan. Apabila yang penyewa dan yang menyewakan sama-sama merupakan badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong maka dipotong oleh penyewa.

PPh terutang harus dilunasi melalui pemotongan oleh penyewa, penyetoran ke bank persepsi dan Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pelaporan pemotongan dan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2). Apabila PPh terutang harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, maka yang menyewakan wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pelaporan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2).