Top

DJP: Pajak e-commerce masih menunggu perdirjen

DJP: Pajak e-commerce masih menunggu perdirjen

JAKARTA – PMK mengenai e-commerce akan segera berlaku per 1 April 2019. Sayangnya, hingga saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen).

Related image

“Masih finalisasi,” jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama saat ditemui Kontan.co.id di kantornya, Rabu (13/3).

Hestu tak berkomentar banyak terkait teknis. Pasalnya saat ini pihaknya masih dalam proses penyelesaian Perdirjen sebelum benar-benar berlaku. “Kita buat Perdirjen dulu baru operasional,” jelas dia.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 ini terbit pada Januari lalu. Beleid ini dibuat dalam rangka memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Pengaturan yang dimuat dalam beleid ini terkait tata cara dan prosedur pemajakan. Aturan ini dibuat untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.

Pedagang atau penyedia jasa yang berjualan melalui marketplace seperti Lazada, Elevania, Bukalapak dan Tokopedia diimbau untuk memberitahu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada marketplace.

Dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa pedagang dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar wajib membayar pajak final dengan tarif 0,5%. Sedangkan pedagang yang omzetnya lebih dari Rp 4,8 miliar diwajibkan melaksanakan kewajiban terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku.

Marketplace juga diwajibkan memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu marketplace bertugas memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa.

Juga memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri. Terakhir, melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Dalam hal ini, penyedia jasa di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace.

Bagi e-commerce di luar platform marketplace pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retailclassified adsdaily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.