Top
IC Consultant / Artikel  / Bagaimana Proses Restitusi Pajak?
Bagaimana Proses Restitusi Pajak

Bagaimana Proses Restitusi Pajak?

Dalam dunia perpajakan ada yang namanya restitusi pajak. Pengertian simplenya, restitusi pajak merupakan pengembalian pembayaran pajak yang dilakukan oleh negara. Pengembalian pembayaran ini dilakukan karena jumlah pajak yang dibayarkan melebihi dari jumlah pajak terutang. Namun begitu, wajib pajak juga harus tidak memiliki utang pajak yang lainnya.

Sebenarnya dilakukan restitusi pajak guna melindungi hak dari wajib pajak. Selain itu, laporan kelebihan pembayaran pajak ini menjadi kunci kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah. Tahun lalu, pemerintah mengeluarkan aturan baru akan syarat dalam restitusi pajak.

Peraturan baru tersebut membantu wajib pajak bisa memproses retribusi lebih cepat. Bagaimanakah peraturan terbaru dari restitusi pajak? Selain itu, bagaimana proses restitusi pajak?

Syarat dalam restitusi pajak

Untuk bisa mempercepat proses restitusi pajak, wajib pajak harus memenuhi beberapa syarat yang ada. Berikut ini beberapa syarat dalam restitusi pajak.

Ada tiga golongan wajib pajak yang akan mendapatkan restitusi pajak lebih cepat, yakni wajib pajak yang memiliki kelebihan maksimal 100 juta. Kemudian wajib pajak yang memiliki kelebihan 1 miliar dan PKP dengan kelebihan maksimal 1 miliar.

Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak, tepat waktu dan memiliki laporan keuangan yang telah diaudit selama kurang lebih 3 tahun berturut – turut. ‘

PKP dengan resiko rendah yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Berhak mengajukan restitusi pajak

Setidaknya ada beberapa PKP yang berhak mengajukan proses restitusi pajak, yakni.

  1. PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud.
  2. PKP yang sudah menyerahkan BKP dan JKP kepada pemungut ppn.
  3. PKP yang sudah menyerahkan BKP dan JKP tetapi ppn tidak dipungut.
  4. PKP yang melakukan ekspor BKP tak berwujud.
  5. PKP yang melakukan ekspor JKP.

Prosedur restitusi pajak

Prosedur restitusi pajak

Prosedur dalam restitusi pajak sudah ditetapkan atas landasan hukum. Setidaknya ada dua landasan hukum yang mengatur prosedur restitusi pajak. Pertama UU No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga terhadap UU No. 8 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan akan Barang Mewah.

Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan ppnbm atau ppn. Berikut ini beberapa proses restitusi pajak atau pengembalian pajak atas kelebihan pajak yang dibayarkan dari jumlah besar pajak terutang, yakni.

  1. Wajib pajak bisa mengajukan permohonan restitusi pajak dengan cara mengisi SPT Masa Pajak dengan memberikan tanda centang atau silang dalam kolom restitusi (dikembalikan). Selain itu, wajib pajak bisa membuat surat permohonan sendiri apabila kolom restitusi tidak diisi atau belum mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak.
  2. Wajib pajak bisa mengajukan permohonan restitusi pajak di kantor Pelayanan Pajak untuk diteruskan pada Ditjen Pajak.
  3. Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian akan terbit Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP). Namun dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pajak yang terutang.
  4. Penerbitan SKPPKP oleh Ditjen Pajak dilakukan paling lambat 12 bulan sejak surat restitusi pajak diterima dan lengkap.
  5. Apabila Ditjen Pajak tidak memberikan keputusan sejak surat restitusi pajak diserahkan dalam waktu 12 bulan, maka secara otomatis permohonan restitusi pajak akan dikabulkan dan SKPPKP akan diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan.

Itu dia sedikit informasi akan proses restitusi pajak yang bisa Anda lakukan. Namun yang perlu diingat bahwa restitusi pajak hanya bisa diajukan pada akhir tahun buku saja. Artinya, kelebihan pajak yang dibayarkan bisa dikompensasikan untuk pajak yang selanjutnya.

No Comments

Post a Comment