Top
IC Consultant / News  / Ini Dia Objek Pajak yang Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22

Ini Dia Objek Pajak yang Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22

Artikel kali ini kita akan membahas mengenai sebuah Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22, dimana dalam hal ini cuku penting anda ketahui agar dapat menambah wawasan dalam dunia perpajakan dan juga tentunya lebih mengerti mengenai apa saja bagian dari objek pajak yang Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22, mari kita simak dibawah ini.

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP)

2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk di antaranya:

  • yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau re-impor) dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE). Yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya.
  • sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP N. 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973, adalah: berupa kiriman hadiah dan untuk tujuan keilmuan.

3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.

4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan:

  • Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, bendahara pengeluaran, dan KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran/KPA). Dengan jumlah paling banyak Rp2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
  • Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN tertentu dan Bank BUMN) yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000. Dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
  • Pembayaran untuk: Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos dan pemakaian air dan listrik.

9. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor

10. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas, tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 6 dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh DJP.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada point 4, 5, dan 7 di atas dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).

Ketentuan Pengecualian pengenaan PPh Pasal 22 atas kegiatan Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN, atas impor sementara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau DJP.

No Comments

Post a Comment