Top
IC Consultant / Artikel  / Kenali Mekanisme Pengkreditan PPN ( Tax Planning )

Kenali Mekanisme Pengkreditan PPN ( Tax Planning )

Artikel kali ini kita akan sedikit membahas Mekanisme Pengkreditan PPN, dimana hal ini tentunya sangat rekomendasi untuk anda ketahui dikarenakan dapat menambah wawasan ketika anda menemukan masalah pengkreditan PPN. Simak ulasannya berikut ini.

Sebagai orang yang bekerja di bidang perpajakan, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah tax planning atau perencanaan pajak. Tax planning merupakan hal utama yang harus dilakukan dalam manajemen pajak. Ada beberapa jenis perencanaan pajak yang harus dilakukan oleh seorang profesional di bidang perpajakan, salah satunya tax planning PPN.

Tax Planning PPN merupakan pengaturan objek PPN berdasarkan UU PPN No.42 Tahun 2009 yang harus diperhatikan untuk mencegah pembayaran PPN yang lebih besar.

Untuk mencegah nominal pembayaran yang lebih besar atau lebih bayar ada beberapa upaya yang harus dilakukan, salah satunya menerapkan mekanisme pengkreditan PPN yang tepat.

Menerapkan Mekanisme Pengkreditan PPN yang Tepat

Pada dasarnya mekanisme pengkreditan PPN memiliki konsep yang sederhana.

“Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar.”

“Jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar PPN yang bisa dikompensasi dengan masa pajak berikutnya atau dikenakan restitusi.”

Pasal 9 UU Nomor 42 tahun 2009 mengatur lebih jauh mengenai mekanisme pengkreditan pajak masukan. Pasal ini mengatur dimana pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.

Selain menerapkan mekanisme pengkreditan pajak yang tepat, penting untuk menyetorkan SPT Masa PPN dalam jangka waktu yang ditetapkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Perlu diperhatikan juga, bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal maupun material. Tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan, contohnya dalam faktur pajak tidak lengkap.

Persyaratan pengkreditan PM diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 16B UU PPN.

Sekian mengenai informasi ini semoga bisa bermanfaat, apabila anda membutuhkan Jasa Konsultan Pajak, jangan sungkan untuk menghubungi IC Consultant, karena kami akan membantu dan menyelesaikan semua permasalahan pajak anda, Sekian dan Terimakasih.

No Comments

Post a Comment