Top
IC Consultant / Artikel  / Pahami Tata Cara Melakukan Banding Pajak
Pahami Tata Cara Melakukan Banding Pajak

Pahami Tata Cara Melakukan Banding Pajak

Banding pajak dilakukan apabila pihak pembayar merasa keberatan atau tidak puas akan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan. Upaya ini dilakukan dengan jalur hukum. Proses banding ini hanya bisa dilakukan apabil wajib pajak memang keberatan akan hasil pemeriksaan pajak yang disertai dengan surat ketetapan pajak sehingga jadi lebih, kurang atau tidak bayar.

Proses banding pajak ini ditetapkan dalam UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Sementara. Untuk bisa melakukan banding pajak, tentu ada syarat dan ketentuannya. Nah, berikut ini tata cara melakukan banding pajak.

Banding Pajak

Apa saja yang bisa diajukan keberatan?

Setidaknya ada lima jenis wajib pajak yang bisa diajukan keberatannya, yakni:

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
  2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
  3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
  4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
  5. Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak ketiga.

Apa saja syarat pengajuan banding?

syarat pengajuan banding

Untuk bisa melakukan banding pajak hanya bisa dilakukan oleh wajib pajak kepada Badan Pengadilan Pajak apabila memang merasa keberatan akan isi surat keputusan keberatan dari keberatan yang sebelumnya sudah dilakukan. Syarat cara melakukan banding pajak, seperti berikut ini:

  1. Satu surat banding yang diajukan hanya untuk satu surat ketetapan saja dalam masa pajak.
  2. Pemohon banding pajak harus mengajukan surat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
  3. Pengajuan surat banding harus dilengkapi dengan surat keberatan.
  4. Banding hanya bisa dilakukan apabila jumlah besaran pajak terutang sudah dibayarkan sebesar 50%.
  5. Pengajuan surat banding juga harus melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pemindahbukuan (Pbk).
  6. Jangka waktu dalam pengajuan banding harus dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keluaran SKPKB, SKPLB, SKPKBT, SKPN dan Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak ketiga

Tidak ketinggalan pula untuk melampirkan data – data dan bukti pendukung, mulai dari surat permohonan keberatan, Surat Ketetapan Pajak (SKP) , laporan keuangan dan lain sebagainya.

Siapa saja yang berhak mengajukan banding?

Ada beberapa pihak yang berhak mengajukan proses banding pajak. Berikut ini beberapa pihak terkait yang bisa melakukan proses banding pajak.

  1. Proses banding pajak bisa dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, kuasa hukum, ahli waris atau pengurus.
  2. Proses banding pajak yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, namun pemohon meninggal dunia, maka proses bisa dilanjutkan oleh ahli waris.
  3. Apabila selama proses melakukan banding pajak, pemohon melakukan pemecahan, penggabungan, pemekaran atau peleburan usaha, maka proses banding pajak bisa dilanjutkan oleh pihak yang sudah ditunjuk dan memiliki tanggung jawab penuh karena adanya kasus tersebut.

Apa saja hak yang didapatkan pemohon?

cara banding pajak

Apabila segala syarat dan cara melakukan banding pajak sudah dipenuhi, pemohon akan memiliki hak – hak yang bisa di perjuangan, seperti berikut ini:

  1. Pemohon berhak melengkapi surat bandingnya dalam jangka waktu 3 bulan semenjak surat keputusan banding pajak diterima. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat yang berlaku.
  2. Pemohon berhak hadir dalam persidangan guna memberikan bukti dan lisan yang diperlukan selama proses banding dilakukan.
  3. Pemohon bisa didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya.
  4. Pemohon banding berhak untuk hadir dalam sidang pembacaan keputusan.

Bisa dikatakan proses banding pajak cukup memakan waktu lama. Penetapan putusan paling lama adalah 12 bulan sejak penerimaan surat banding pajak. Itu dia beberapa cara melakukan banding pajak yang bisa Anda pahami sebelum melakukan banding pajak pada pengadilan pajak.

No Comments

Post a Comment