Top
IC Consultant / Artikel  / Penting untuk diketahui Objek Pajak Dikecualikan dari Pungutan PPh Pasal 4 ayat (2)

Penting untuk diketahui Objek Pajak Dikecualikan dari Pungutan PPh Pasal 4 ayat (2)

Sesuatu hal yang peting untuk anda ketahui apabila pada suatu saat terdapat info yang mungkin penting untuk diketahui, dan dibawah ini akan kita bahas mengenai apa saja Objek Pajak Dikecualikan dari Pungutan PPh Pasal 4 ayat (2), mari simak dibawah ini.

Subjek maupun objek yang tidak termasuk dalam pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya:

Bunga deposito, tabungan dan diskonto Sertifikat BI dengan syarat tertentu

Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia tidak dilakukan terhadap:

  • Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlahnya tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah
  • Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
  • Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun;
  • Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana serta kavling siap bangun. Digunakan untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Bunga obligasi dengan syarat tertentu

Ketentuan dalam pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) terkait bunga obligasi ini tidak berlaku apabila:

  • Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang PPh
    Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
  • Penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dikenai PPh berdasarkan tarif umum sesuai UU PPh.

Diskonto SPN dengan syarat tertentu

Pemotongan pajak tidak dilakukan atas diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

  • Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
  • Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
  • Reksa dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

Perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dengan syarat tertentu

Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh.

Mengingat perlakuan PPh atas penghasilan dalam PP ini berbeda dengan perlakuan atas penghasilan lainnya, maka kepada perusahaan modal ventura diwajibkan melakukan pembukuan yang terpisah atas penghasilan maupun biaya yang berkaitan dengan penghasilan dari transaksi penjualan saham ini.

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan syarat tertentu

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh dalam pasal 4 ayat (2) adalah :

  • Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp 60.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah
  • Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus
  • Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Lalu, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang mana ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
  • Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan. Lalu badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Di mana ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
  • Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.

Termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh dalam pasal 4 ayat (2) ini adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.

No Comments

Post a Comment