Top
IC Consultant / Artikel  / Target Pajak di Semarang Mencapai 97%

Target Pajak di Semarang Mencapai 97%

Artikel kali ini kita akan membahas mengenai Kenaikan Target Pajak di Semarang Mencapai 97%, hal ini tentunya menimbukan perubahan yang signifikan karena hal tersebut mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Agus Wuryanto mengatakan, secara keseluruhan target sumber pajak daerah yang ada baru mencapai 97 persen.

Hal itu dikarenakan pendapatan daerah dipengaruhi oleh beberapa sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan keuangan daerah yang dipisahkan atau lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, maupun dana perimbangan.

“Sumber terendah ada pada retribusi daerah, yang kewenangannya ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjumlah sekitar 14 instansi. Sumber terbesar antara lain di Dishub, Disperkim, dan Dinas Perdagangan. Semua instansi yang ada ternyata belum mampu memenuhi target yang ada. Baru mencapai sekitar 63 persen saja,” katanya, Jumat (17/1/2020).

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan, retribusi daerah dari target Rp180 miliar baru bisa terealisasi Rp113 miliar. Sementara untuk dana perimbangan pada 2019, baru mencapai 95 persen. Penyebabnya, dana perimbangan tergantung pada penerimaan dari pusat dan penerimaan dari provinsi. Kalau seandainya hal tersebut bisa optimal dan bagus, maka yang didistribusikan ke daerah-daerah tentu akan baik.

“Pajak pusat realisasi ternyata baru mencapai 70 persen, sehingga Kota Semarang pun tidak bisa menerima secara penuh. Sementara untuk penerimaan dari provinsi baru terealisasi 89 persen saja. Untungnya, pajak daerah Kota Semarang telah mencapai 106,9 persen atau lebih Rp93 miliar dari target Rp1,49 triliun. Ini tentunya dapat tercapai berkat peran semua pihak. Untuk 2020, target pajak daerahnya Rp1,825 triliun atau bertambah Rp361 miliar dari target 2019,” ungkapnya.

Adapun terkait Pajak Reklame di Kota Semarang, tambah Agus, agak mengalami perkembangan yang kurang bagus karena mengalami permasalahan pada masa transisi aturan yang menyebabkan realisasinya hanya bisa tercapai sekitar 72 persen.

Dimana regulasi yang ada mengalami perubahan, sementara Perda baru yang mengatur hal tersebut baru keluar pada kisaran September 2019 dan efektif di Oktober 2019.

Sesuai UU 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bahwa tayangan reklame yang ada setelah terlihat bukti fisiknya, baik izin atau tidak izin harus bayar pajak. Namun sebelum adanya perubahan Perda, aturannya waktu itu menyebutkan bahwa pembayaran pajak reklame baru dilakukan setelah keluar izinnya.

“Selama ini, kami kesulitan bertindak karena terbentur aturan lama tersebut. Padahal, keberadaan Perda harusnya tidak boleh bertentangan dengan UU walaupun hanya melokalisir sedikit saja,” ungkapnya.

Kendala kedua, yakni penarikan pajak terkait sarang burung walet. Pada waktu itu, dirinya telah mengusulkan agar pajak ini dihapuskan karena dianggap tidak efektif. Hanya saja berkat masukan dari sejumlah pihak, akhirnya dibatalkan. Soalnya jika dihapuskan dan ada potensi migrasi burung walet ke Kota Semarang, maka Bapenda akan kebingungan untuk membuat aturan baru terkait hal itu.

“Kalau di Kota Semarang memang pengepakan atau pengemasan sarang burung walet banyak. Cuma, pajaknya ternyata sudah diambil dari daerah asalnya. Biasanya merupakan kiriman dari Kalimantan dan Sulawesi. Sesuai UU, bila pajak sudah ditarik dari daerah asal maka tidak boleh dikenai pajak lagi. Itu nanti terkena sanksi karena memberlakukan dua kali pengenaan pajak,” tambahnya.

No Comments

Post a Comment