Call Us : +6221 3972 2050 | Email : [email protected]

Top

Ini Aturan Pajak Rokok Terbaru untuk Tambal BPJS Kesehatan

Ini Aturan Pajak Rokok Terbaru untuk Tambal BPJS Kesehatan

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi mengeluarkan aturan turunan untuk menggunakan pajak rokok pemerintah daerah untuk menambal defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan, dikutip CNBC Indonesia, Kamis (4/10/2018).

Dalam beleid aturan tersebut, ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan dengan besaran 75% dari 50% atau 37,5% realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak rokok masing-masing provinsi.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Jamin Kualitas Layanan Membaik

Adapun besaran anggaran kontribusi nantinya bakal memperhitungkan jaminan kesehatan daerah yang diintegrasikan ke dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Sesuai pasal 6 beleid aturan tersebut, ada beberapa mekanisme pemotongan penerimaan pajak rokok untuk disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan.

Jika anggaran kontribusi jaminan kesehatan pemerintah provinsi yang tercantum dalam kompilasi berita acara yang diserahkan pemerintah provinsi sebesar 37,5% atau lebih, tidak akan dilakukan pemotongan pajak rokok.

Kemudian, apabia anggaran kontribusi jaminan kesehatan pemerintah provinsi yang tercantum dalam kompilasi berita acara yang diserahkan pemerintah provinsi kurang dari 37,5% pemotongan pajak rokok dilakukan selisih kurang dari 37,5%.

Atau, pemerintah provinsi tidak menyampaikan kompilasi berita acara kesepakatan dikenakan pemotongan pajak rokok sebesar 37,5%.

Aturan ini berlaku sejak 21 September 2018, dan ada beberapa ketentuan yang perlu dicatat. Berikut rinciannya :

Pemotongan Pajak Rokok sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberlakukan mulai periode penyetoran triwulan ketiga.

  1. Pemotongan Pajak Rokok, selain memperhitungkan Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan termasuk memperhitungkan Jaminan Kesehatan Daerah yang belum terintegrasi sampai dengan Desember 2018.
  2. Besaran pemotongan Pajak Rokok untuk triwulan ketiga sebesar 37,5% dari realisasi penyetoran Pajak Rokok.
  3. Dalam hal terdapat selisih kurang Jaminan Kesehatan Daerah, selisih tersebut diperhitungkan pada saat pemotongan triwulan keempat
  4. Potongan Pajak Rokok untuk triwulan keempat dilakukan dengan memperhitungkan selisih dan dilakukan setelah kompilasi berita acara kesepakatan dibuat sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan disampaikan kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan November.

Sumber : https://bit.ly/2O4HTLg

No Comments

Post a Comment