Call Us : +6221 2958 5005 | Email : info@indonesiaconsult.com
Top

News

  • JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara bertemu perwakilan Facebook. Pertemuan untuk membahas penanggulanan berita palsu alias hoax, pada hari ini, Selasa (14/2/2017), di ruang tamu menteri, Gedung Kominfo lantai 7, Jakarta. Pertemuan itu berlangsung secara tertutu

  • Jakarta PT Freeport Indonesia resmi mengubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari sebelumnya terdaftar sebagai pemegang Kontrak Karya. Dengan ‎perubahan skema IUPK, berarti kewajiban fiskal perusahaan tambang raksasa itu berubah kepada Indonesia.

  • JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan gencar sosialisasikan aturan baru mengenai transfer pricing ke wajib pajak (WP) besar. Diharapkan, ke depan WP besar tak lagi beralasan untuk mengakali pajak.

  • Jakarta – Menjelang berakhirnya implementasi amnesti pajak, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengajak semua pegawai di instansinya berpartisipasi sebagai peserta.

  • Jakarta – KPK akan mendalami peranan saksi bernama Arif Budi Sulistyo dalam kasus dugaan suap Kasubdit Ditjen Pajak Handang Soekarno. Arif sendiri disebut berposisi sebagai mitra Country Director PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan. “Arif Budi Sulistyo dalam rangkaian p

  • Presiden Joko Widodo menyoroti persoalan ketimpangan lahan di Tanah Air. Lahan menjadi salah satu aspek penting untuk memperbaiki ekonomi nasional.

  • Jakarta – Sejak dibukanya pendaftaran calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017 – 2022 pada 18 Januari lalu, telah ada sekitar 882 yang menyatakan berminat untuk mengikuti proses seleksi. Panitia Seleksi (Pansel) pun telah menyaring para peserta di tahap pe

  • JAKARTA – Berbicara aspek keadilan tanah untuk seluruh rakyat, pemerintah mengupayakan berbagai pendekatan. Salah satunya mencabut kepemilikan tanah yang menganggur atau didiamkan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, pemerintah juga memungkinkan pemberlakuan pajak, seperti pajak progresif.

  • Jakarta — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan para pelaku usaha yang belum mengikuti program pengampunan pajak atau amnesti pajak tahap pertama dan kedua untuk memanfaatkan periode ketiga program tersebut yang akan berakhir di 31 Maret 2017 mendatang.

  • JAKARTA, Anggota Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun mempertanyakan pemahaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengenai program pengampunan pajak atau tax amnesty.