Top

Pajak Penghasilan atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Penghasilan atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan atas persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan objek pajak final PPh 4 ayat 2. Hukum yang mengatur tentang penghasilan atas sewa tanah dan bangunan adalah Peraturan Pemerintah Nomer 34 Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 34 Tahun 2017 pasal 2 menjelaskan bahwa penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan meliputi penghasilan atas pembayaran berkala selama perjanjian Bangunan Guna Serah, penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian bangunan Guna Serah berakhir,  penghasilan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian Bangunan Guna Serah berakhir dan/atau penghasilan lain terkait perjanjian Bangunan Guna Serah termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan Bangunan dan denda perjanjian Bangunan Guna Serah. Namun, penghasilan yang dimaksud tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan dan akomodasinya.  Contoh penghasilan sewa atas tanah dan/atau bangunan mencakup tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri. Pajak penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan pph final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Jumlah bruto merupakan  semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh Penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau Bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2017 pasal 3 menjelaskan bahwa apabila penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilian perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa dan penyewa wajib memberikan bukti potong kepada yang menyewakan atau yang menerima penghasilan. Namun, apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak penghasilan selain yang disebutkan sebelumnya, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan. Hal ini menjelaskan bahwa apabila penyewa merupakan badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong dan yang menyewakan adalah orang pribadi maka akan dipotong oleh penyewa. Apabila penyewa dan yang menyewakan sama-sama merupakan orang pribadi maka akan disetor sendiri oleh pihak yang menyewakan. Kemudian, apabila penyewa adalah orang pribadi dan yang menyewakan adalah badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong maka disetor sendiri oleh pihak yang menyewakan. Apabila yang penyewa dan yang menyewakan sama-sama merupakan badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong maka dipotong oleh penyewa.

PPh terutang harus dilunasi melalui pemotongan oleh penyewa, penyetoran ke bank persepsi dan Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pelaporan pemotongan dan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2). Apabila PPh terutang harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, maka yang menyewakan wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pelaporan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2).

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.