Top

Update e-Faktur 3.0

Update e-Faktur 3.0

Secara berkala, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan proyek percontohan (pilot project) e-Faktur 3.0 sejak awal tahun ini, yang resmi diberlakukan secara nasional mulai 1 Oktober 2020. Cari tahu pembaruan e-Faktur 3.0 di sini.

Implementasi aplikasi e-Faktur 3.0 bagi seluruh Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini telah melalui serangkaian uji coba terhadap sejumlah PKP yang dipilih DJP.

Hingga tahap uji coba (piloting) yang terakhir pada September ini, dipastikan rampung dan seluruh PKP bisa memperbarui sistem pembuatan Faktur Pajak Elektronik dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih mudah.

Pengguna e-Faktur 3.0

Cara menggunakannya, tentu saja PKP harus terdaftar terlebih dahulu sebagai pengguna e-Faktur 3.0.

Jika perusahaan tidak/belum ditunjuk tetapi sudah terlanjur instalasi e-Faktur 3.0, tetap dapat menggunakan aplikasi ini dan tidak perlu kembali ke versi 2.2, tapi tidak dapat menggunakan fitur tambahan yang ada di e-faktur 3.0.

Begitu juga bagi perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai PKP pengguna e-Faktur 3.0 dan sudah melakukan instalasi e-Faktur 3.0, maka tidak bisa lagi menggunakan e-Faktur 2.2.

Tahapan Implementasi e-Faktur 3.0 secara Nasional

Seperti diketahui, DJP melakukan uji coba e-Faktur versi 3.0 secara bertahap, yakni:

  • I

    Februari 2020

    Uji coba e-Faktur 3.0 secara terbatas pada 4 PKP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar

  • II

    10 Juni 2020

    Perluasan uji coba e-Faktur 3.0 pada 27 PKP di KPP WP Besar dan KPP Madya Jakarta

  • III

    1 Agustus 2020

    Uji coba e-Faktur 3.0 diperluas pada 4.617 PKP terdaftar di seluruh KPP WP Besar, KPP Madya Jakarta dan 19 PKP di KPP Madya dan Pratama luar wilayah Jakarta

  • IV

    1 September

    Tahap akhir uji coba e-Faktur 3.0 untuk 5.445 PKP yang terdaftar di 159 KPP Pratama yang telah menyampaikan usulan

  • V

    1 Oktober 2020

    Implementasi e-Faktur 3.0 secara nasional untuk semua PKP

Perubahan pada e-Faktur 3.0 Dibanding e-Faktur 2.2

  • e-Faktur 3.0 bekerja dalam sistem otomasi (tidak lagi input data secara manual seperti dalam e-Faktur 2.2)
  • e-Faktur 3.0 akan mengintegrasikan data DJP dengan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengakomodasi kegiatan ekspor-impor
  • e-Faktur 3.0 dilengkapi dengan tambahan fitur prepopulated

Fitur Tambahan di e-Faktur 3.0

Pada sistem e-Faktur versi terbaru ini terdapat sejumlah fitur tambahan dalam melakukan administrasi Faktur Pajak elektronik, yaitu:

  • Prepopulated Pajak Masukan (PM)
  • Prepopulated Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
  • Prepopulated Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  • Sinkronisasi kode cap fasilitas

Cara Kerja e-Faktur 3.0

Melalui e-Faktur versi 3.0 ini, data Pajak Masukan dan PIB otomatis tersedia dalam sistem untuk proses mengkreditkan Faktur Pajak Keluaran, dengan terlebih dahulu menentuan Masa Pajak dan status pengkreditannya.

Namun untuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak untuk selain PIB, masih menggunakan skema upload seperti sebelumnya sesuai tata cara di PER 29/PJ/2015.

Jadi, melalui sistem e-Faktur 3.0 ini semua data dari Faktur Masukan dan PIB yang telah diunggah sebelumnya akan tersedia dan otomatis bisa digunakan saat menyampaikan SPT Masa PPN.

Melalui prepopulated SPT pada e-Faktur 3.0 ini pula, pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi dilakukan melalui Client Desktop, tapi menggunakan e-Faktur Web based.

Seluruh data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang tersedia untuk dilaporkan di SPT Masa PPN akan disediakan melalui e-Faktur Web Based.

Dokumen Selain PIB yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Dokumen selain PIB yang dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah Surat Penetapan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak (SPPBMCP), yang termasuk dokumen kepabeanan terkait impor yang dapat diinput ke aplikasi e-Faktur melalui mekanisme prepopulated PIB.

Dokumen-dokumen PIB yang dapat diprepopulated di aplikasi e-Faktur sesuai PER-13/PJ/2019 yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah:

  • BC20
  • BC24
  • BC28
  • Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pendapatan Pajak (SPPBMCP)
  • Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) Barang Penumpang
  • Surat Penetapan tarif dan Nilai Pabean (SPTNP)
  • Surat Penetapan Pabean (SPP)
  • Surat Teguran
  • Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.